Sekretaris Jenderal
(Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 secara daring pada
Senin (20/07/2026). Dalam arahannya, ia menginstruksikan seluruh jajaran agar
menyusun program dan anggaran yang mendukung transformasi layanan pertanahan
dan penataan ruang melalui program yang berorientasi pada hasil, tepat sasaran,
serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kita fokuskan yang
selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan
melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan
proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar
lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah," ujar Dalu
Agung Darmawan.
Menurut
Sekjen ATR/BPN, transformasi tersebut diwujudkan melalui layanan yang
terintegrasi dari awal hingga akhir dengan memberikan kepastian waktu, biaya,
persyaratan, dan status penyelesaian layanan. Upaya itu juga mencakup
penuntasan tunggakan, penguatan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang
transparan dan berintegritas, peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi
dan standar pelayanan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta
penguatan sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung
pengambilan kebijakan.
Untuk
mendukung transformasi tersebut, peningkatan kesiapan sumber daya manusia
(SDM), penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas tata kelola,
manajemen risiko, serta transformasi struktur Kantor Pertanahan dan mekanisme
kerja menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat agar organisasi semakin
adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sekjen
ATR/BPN juga ingin penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 mengacu pada target
yang jelas, mulai dari output, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga
penanggung jawab program. Dengan perencanaan yang terukur, akan memudahkan
pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat yang
optimal.
"Tidak
hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting
adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata
yang dirasakan masyarakat," tegas Sekjen ATR/BPN.
Kepada
para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta
Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia yang mengikuti rapat secara daring, Dalu
Agung Darmawan menginstruksikan untuk memperkuat pengendalian program dan
anggaran. Sebagai pimpinan unit kerja, mereka juga diminta untuk memantau
kinerja secara berkala, menyelesaikan hambatan secara cepat, serta memastikan
seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi
pada hasil.
Menutup
arahannya, Dalu Agung Darmawan berharap, forum Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran
2027 dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tajam, realistis,
serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kepastian
hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (JM/FA)