Halo #SobATRBPN, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, mengusulkan penerapan One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dalam revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Usulan disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (15/06/2026).
Menurut Wamen Ossy, harmonisasi antara regulasi pertanahan, tata ruang, dan kehutanan perlu diperkuat untuk mengatasi tumpang tindih penguasaan maupun pemanfaatan ruang. Langkah ini juga penting mengingat masih banyak wilayah dan desa yang berada di kawasan yang terindikasi hutan.
Melalui integrasi kawasan hutan dengan sistem penataan ruang nasional, diharapkan tercipta kepastian hukum, mencegah konflik pemanfaatan ruang, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.
Yuk kunjungi selengkapnya di:
https://www.atrbpn.go.id/berita/wamen-atrwaka-bpn-dalam-raker-bersama-dpr-ri-kawasan-hutan-harus-terintegrasi-dengan-tata-ruang
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia
Repost