.jpeg)
Sumba Barat – Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat kembali melaksanakan Sidang Panitia A Pemeriksaan Tanah di Desa Patiala Bawa. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penetapan hak atas tanah yang dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sidang Panitia A menjadi forum pemeriksaan menyeluruh terhadap data fisik dan data yuridis bidang tanah yang diajukan untuk memperoleh hak atas tanah. Melalui proses ini, Panitia A melakukan verifikasi terhadap kesesuaian batas-batas bidang tanah, riwayat penguasaan dan pemilikan, status hukum tanah, serta kebenaran dokumen pendukung yang diajukan oleh pemohon. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara cermat dengan melibatkan unsur-unsur terkait guna memastikan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan sidang di Desa Patiala Bawa juga menjadi wujud nyata komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Transparansi dalam proses pemeriksaan tidak hanya memberikan ruang partisipasi bagi para pihak yang berkepentingan, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam meminimalkan potensi sengketa maupun konflik pertanahan di kemudian hari. Setiap proses penetapan hak atas tanah harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudential principle), sehingga seluruh data yang menjadi dasar penerbitan hak wajib diperiksa secara mendalam. Dengan demikian, sertipikat yang nantinya diterbitkan benar-benar memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi pemegang hak.
Lebih dari sekadar memenuhi tahapan administrasi, Sidang Panitia A merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan independen mencerminkan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang bersih, profesional, serta bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat terus memperkuat perannya sebagai institusi yang memberikan pelayanan pertanahan yang cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat desa, dan masyarakat, diharapkan setiap proses penetapan hak atas tanah dapat berjalan secara tertib sehingga mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasa aman dalam penguasaan tanah, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Barat.
